KOTA GORONTALO – Banyak tenaga honorer di berbagai daerah terpaksa dirumahkan akibat kebijakan pemerintah yang tidak lagi memiliki dasar penganggaran gaji untuk tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam Database BKN. Ini merupakan dampak dari aturan yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Menanggapi permasalahan ini, Kasatpol PP Provinsi Gorontalo, Taufik Sidiki, menghimbau anggotanya yang tidak terdaftar dalam Database BKN untuk patut bersyukur dan tetap semangat. “Anda masih bisa bekerja seperti biasa meski ada tantangan yang dihadapi honorer lain,” ujarnya saat memberikan arahan, Senin (17/3/2025).
Taufik menjelaskan bahwa ada 18 anggota Satpol PP Provinsi Gorontalo yang tidak terdaftar dalam Database BKN. Mereka berperan penting dalam pengamanan objek vital milik Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta dalam fungsi Pemadam Kebakaran dan tugas administrasi pendukung lainnya.
Awal Tahun 2025 menjadi tantangan bagi pengelolaan personel bagi Satpol PP Provinsi Gorontalo. Minimnya jumlah personel dengan penyesuaian jumlah lokasi penugasan menjadi tantangan tersendiri ditengah kebijakan yang harus dilaksanakan.
“Ini membuat kami kesulitan dalam mengakomodasi anggota dalam struktur kepegawaian. Namun, saya sangat mengapresiasi bahwa anggota yang tidak terdaftar dalam pangkalan database ini tetap bekerja meskipun tanpa menerima gaji,” ungkap Taufik.
Dengan dukungan kerjasama jajaran kepegawaian Satpol PP dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, serta dukungan Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, solusi untuk 18 orang ini berhasil ditemukan. “Ini adalah berkah di bulan Ramadhan,” tambahnya.
Taufik mengajak seluruh anggotanya untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas. Dengan kebersamaan dan komitmen yang kuat, segala tantangan dapat diselesaikan, sehingga seluruh anggota dapat berfungsi secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas mereka. (Humas).
