Kabupaten Gorontalo, – Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Gorontalo bersama TNI dan Polri yang tergabung dalam Tim Sidak Pemantau BBM Bersubsidi Provinsi Gorontalo melaksanakan inspeksi dan pemantauan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Gorontalo. Dari hasil sidak dan pemantauan tersebut, tim menemukan bahwa terbatasnya pasokan BBM bersubsidi yang diterima sejumlah SPBU menjadi faktor utama terjadinya antrean kendaraan yang panjang.
Kegiatan sidak dan pemantauan yang dilaksanakan Rabu(22/7/2026), merupakan bagian dari sinergi lintas instansi dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta tetap menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan keselamatan masyarakat.
Sebelum pelaksanaan kegiatan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Gorontalo, Taufik El Hakim Sidiki, SE., MM, memberikan arahan kepada 19 personel Satpol PP yang akan bergabung bersama Tim Sidak Pemantau BBM Bersubsidi Provinsi Gorontalo.
Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa, “Pelaksanaan tugas pemantauan ini bukan semata-mata untuk melihat kondisi di lapangan, tetapi juga memastikan setiap informasi yang diperoleh merupakan data dan fakta yang akurat. Saya meminta seluruh anggota menjalankan tugas secara humanis, profesional, dan terukur, serta membangun komunikasi yang baik dengan pengelola SPBU maupun masyarakat agar hasil pemantauan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil langkah kebijakan yang tepat.”
Setelah apel dan arahan selesai, Tim Sidak Pemantau BBM Bersubsidi Provinsi Gorontalo yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Gorontalo bersama unsur TNI dan Polri, didampingi para pejabat eselon, bergerak menuju tiga lokasi pemantauan, yaitu SPBU Telaga Jaya, SPBU Telaga Biru, dan SPBU Hepuhulawa (Jalan Reformasi).
Dalam pelaksanaan sidak, tim melakukan pemantauan terhadap kondisi antrean kendaraan, proses penyaluran BBM bersubsidi, serta berdialog langsung dengan pengawas SPBU untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme distribusi maupun kendala yang dihadapi di lapangan.
Dari hasil pemantauan, antrean kendaraan, khususnya truk, terlihat memanjang hingga memanfaatkan bahu jalan. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas, aktivitas masyarakat, serta meningkatkan risiko kecelakaan di sekitar area SPBU. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak pengelola SPBU, kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya kuota BBM bersubsidi yang diterima masing-masing SPBU sehingga belum mampu mengimbangi tingginya kebutuhan masyarakat.
Selain mengamati kondisi antrean, Tim Sidak Pemantau BBM Bersubsidi Provinsi Gorontalo juga melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran BBM bersubsidi guna memastikan tidak terjadi penyimpangan, seperti penimbunan maupun pengisian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan langsung serta koordinasi dengan pengelola SPBU untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme distribusi dan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Sebagai perangkat daerah yang juga memiliki fungsi penanggulangan kebakaran, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Gorontalo turut melakukan pengawasan terhadap penerapan aspek keselamatan di lingkungan SPBU. Pemeriksaan difokuskan pada kepatuhan terhadap prosedur keselamatan selama proses pengisian BBM sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi risiko kebakaran yang dapat membahayakan masyarakat maupun petugas.
Melalui kegiatan tersebut, Tim Sidak Pemantau BBM Bersubsidi Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengawal distribusi BBM bersubsidi agar berlangsung tertib, aman, transparan, dan tepat sasaran. Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pendekatan yang humanis, preventif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.